Kelompok Kerja (Pokja) Pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari 8 (delapan) lembaga di tingkat nasional berkolaborasi dengan LSM di tingkat lokal mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan pendanaan LSM dalam bentuk Dana Abadi LSM melalui Peraturan Presiden (Perpres) Dana Abadi LSM.
Inisiatif kolaborasi ini muncul karena banyaknya kesamaan yang dialami oleh LSM di tingkat lokal berkaitan dengan makin sulitnya akses pendanaan bagi LSM. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan adanya pendanaan yang dapat diakses oleh LSM. Sehingga LSM tetap dapat melakukan kerja-kerja penelitian, advokasi, pendampingan dan pemberdayaan guna menjaga kualitas demokrasi baik ditingkat nasional dan ditingkat lokal.
Triawan Umbu Uli Mehakati, Sekretaris Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (KOPPESDA) Sumba menyatakan sulitnya akses pendanaan bagi LSM diperparah saat pandemi Covid-19.
“Tantangan yang kami hadapi saat ini yaitu mulai dari kondisi pandemi Covid. Kami merasa sulit sekali untuk tetap bertahan dalam situasi Covid kemarin. Jadi kegiatan kami tidak maksimal di tingkat desa atau komunitas,” kata Triawan dalam Konferensi Pers Dana Abadi LSM, Rabu (1/6/2022).
Padahal, menurut dia LSM merupakan salah satu pendukung atau pelaksana pembangunan di Indonesia. Termasuk kontribusi LSM menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi tidak bisa dipandang sebelah mata.
Pengakuan atas kerja dan kontribusi LSM termasuk di tingkat lokal harus diperkuat, salah satunya dengan menciptakan lingkungan pendukung pendanaan LSM melalui Dana Abadi LSM.
“Sudah menjadi tanggung jawab bersama bahwa keberadaan LSM perlu di dukung baik oleh pemerintah lewat kebijakan-kebijakan terkait pendanaan bagi LSM,” kata dia.
Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/4975940/akses-pendanaan-sulit-pokja-lsm-dorong-pemerintah-keluarkan-dana-abadi