Banda Aceh – Sejumlah gerakan perempuan, lembaga swadaya masyarakat, (LSM) pemerhati pemilu, akademisi dan jurnalis perempuan di Aceh berdiskusi dan merefleksikan partisipasi politik perempuan pada pileg 2019, Rabu, 10 Juli 2019 di hotel Kryad, Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan tantangan yang paling sering dihadapi di pemilu legislative (pileg) 2019, untuk mendapatkan masukan dan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan di Aceh di pileg 2024 nanti.
“Pemilu 2019 sudah selesai, tentunya banyak cacatan penting, dari caleg, baik terpilih ataupun tidak, yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan pileg khususnya partisipasi perempuan, menyepakati rencana aksi kolaboratif dan partisipatif dan menyusun strategi untuk startegi untuk mendukung keterpilihan perempuan pada Pemilu 2024,” jelas direktur Flower Aceh Riswati, dalam pembukaan acara Refleksi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif di Aceh Tahun 2019.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Flower Aceh bersama Kaukus Perempuan Parlemen Aceh (KPPA), Balai Syura, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)-Aceh dan Forum Journalis Perempuan (FJP) Aceh. dengan mengikutsertakan 53 peserta mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Aceh dan Kota Banda Aceh, perwakilan IRI, unsur elemen sipil, media, dan perguruan tinggi di Aceh.
Nursiti SH, M.Hum, Akademisi Unsyiah yang merupakan fasilitator acara ini mengatakan meskipun perjuangan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sudah berlangsung dalam beberapa kali pemilu dan organisasi yang fokus untuk mendorong partisipasi politik perempuan semakin bertambah seperti, KPPA, KPPI, RPPA, Sayap Perempuan Parpol, LSM, serta perundang-undangan yang mendukung partisipasi politik perempuan semakin baik, namun angka partisipasi perempuan di Pemilu Legislatif 2019 semakin rendah.
“Kita akan mengidentifikasi kendala dan pembelajaran yang dapat diambil dari proses pemilu legislative 2019 ini dan kita berharap ada masukan tentang strategi untuk menghadapi tantangan tersebut dan bagaimana upaya untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan di Aceh,” jelas Nursiti, ketika memulai diskusi.
Program Manager at International Republican Institute (IRI), Delima Seragih mengatakan trend 2019 partisiapsi perempuan pada pemilu legislatif secara nasional terbilang bagus, numun berbeda di Aceh.
IRI adalah LSM internasional yang memiliki salah satu program penguatan kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemenangan perempuan dalam pemilu di wilayah Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan dan Barat dan Nusa Tenggara.
Delima mengatakan di ke-tiga wilayah kerjanya tersebut, angka caleg perempuan yang terpilih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti jumlah DPR di NTT yang sebelumnya 0 menjadi 3, Jogja 6 menjadi 10, dan NTT dari 7 menjadi 11 orang. Namun Aceh sebaliknya, dari periode sebelumnya ada 12 caleg perempuan yang terpilih di tingkat DPRA, periode sekarang menjadi 9 orang saja. Padahal jumlah caleg perempuan yang ikut serta dalam pileg meningkat, namun hasilnya tidak.
“Dalam program kami, Aceh itu menjadi catatan. keterpilihan perempuan menurun sedangkan trend sedang naik. Terus terang hari ini belum dapat jawaban yang masuk akal, apakah karena pemilu serentak, atau tinggi biaya, atau masalah pemilih yang binggung dengan surat suara banyak, masalah dapil? Kami mengharapkan teman teman cso pendukung gerakan perempuan bisa membantu solusinya apa?” pinta delima
Delima mengatakan pihaknya sebelumnya, tadi pagi, juga telah membuat refleksi pemilu 2019 yang diikuti oleh peserta pemilu perempuan (10/7) di hotel Kryad. Di masa pra pemilu, para caleg perempuan mengatakan ada masalah internal partai seperti pada penetuan no urut, dapil, jumlah kontribusi yang disetorkan ke partai, dan koordinasi antar caleg dalam satu partai.
Pada saat pelaksanan masalah banyak ditemukan adalah kapasitas penyelenggara, KPPS yang kurang professional, money politics yang banyak terjadi, namun tidak bisa dibuktikan karena orang tidak mau menjadi saksi dan membawa barang bukti dan kurangnya edukasi pemilih apalagi ketika pemilu dibuat bersamaan dan surat suara tanpa foto caleg yang membuat bingung pemilih.
Seperti yang diutarakan oleh Nurjani Abdullah caleg dari partai Nasdem yang menilai masih ada masalah pada pihak penyelenggara pemilu 2019 terutama di tingkat PPS. “Saya menemukan PPS kurang kapasitasnya baik karena kurang pelatihan dan juga pengalamannya. Di lapangan saya menemukan KPPS yang tidak tahu tugasnya, kurang mengerti cara menghitungnya. Pekerjaan yang bertumpu kepada KPPS saja karena dia yang mengerti karena sudah mendapatkan pelatihan, namun tidak meneruskan ilmunya ke-6 teman lainnya. Sehingga kerja penghitungan tidak efisien dan banyak waktu terbuang,” jelas Nurjani yang sebelumnya sempat menjabat sebagai anggota KIP di kabupaten dan KIP Provinsi Aceh.
Koordinator Divisi Pemberdayaan Masyarakat (PEMAS) Flower Aceh, Ernawati mengatakan pihaknya telah banyak melakukan pendidikan politik baik dari kelompok toga toma, kelompok perempuan di desa dampingan Flower Aceh. Dari diskusi tersebut Flower Aceh menemukan banyak masalah terkait dengan minimnya kampanye perempuan di perdesaan dan minimnya sosialisasi pemilu 2019 yang menyasar perempuan. “ Kami menemukan banyak pemilih yang tidak kenal caleg perempuan yang jarang turun ke desa. Bagaimana mau memilih ketika voter tidak kenal calonnya dan track recordnya seperti apa. Kedua rasa percaya, karena bagaimana percaya ketika tidak kenal terlebih lagi yang sudah duduk di berapa periode tidak kelihatan berikan dampak ke perempuannya. Ketiga, pendidikan politik. Kurang sosialisasi tatacara pecoblosan karena kemarin ada 5 kertas suara. Banyak sosialisasi lebih menyasar laki-laki dan kurang menjangkau perempuan. Dan laki-laki lebih terpapar karena lebih sering di ruang public, misalnya mereka bisa membaca dikoran-koran di kedai kopi, sementara perempuan tidak bisa karena lebih sering menghabiskan waktu di raung domestic.”
Selain menyorot masalah di pendidikan politik yang kurang pada perempuan akar rumput dan juga penyelengara pemilu yang kurang professional, Siti Maisarah dari organisasi Puan Anisa mengatakan untuk di daerah Aceh stigma perempuan tidak boleh memimpin masih melekat kuat.
“Ada banyak isu beredar kalau perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dan tidak ada yang mencounternya. Saya ada banyak menemukan di hari H pemilu perempuan yang bertanya apakah masih boleh memilih perempuan sebagai caleg atau pemimpin,” jelas Maisarah. Dia mengatakan seharusnya ada penegasan setidaknya dari pihak penyelenggara bahwa perempuan secara aturan berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu dan berhak dipilih. Selain itu dia berharap pihak penyelenggara juga memberikan counter argument terhadap isu tersebut dengan memberikan pernyataan dari tokoh adat dan tokoh agama.
Selain factor kapasitas penyelenggara, money politic, pendidikan politik yang tidak menyasar permpuan dan stigma, Kaukus Perempuan Parlemen Aceh (KPPA), Syarifah Munir, yang juga merupakan anggota legislative terpilih di pemilu 2019 dari partai PPP kota banda Aceh mengatakan permasalah juga ada di sisi internal, yaitu partai politik. Masalah yang banyak terjadi adalah di proses perekrutan caleg perempuan yang kurang serius dan tidak memberikan penguatan kapasitas kepada pilihan caleg tersebut. Selain itu pemberian no urut juga kurang menguntungkan pada perempuan.
Sementara itu perwakilan Forum Journalis Perempuan (FJP), Dian, mengatakan kekurangan aleg perempuan juga disebabkan oleh kurangnya memanfaatkan publikasi media dengan cara aktif memberikan opini atau pendapat mengenai isu terkini atau yang sedang “panas” di masyarakat. Padahal banyaknya publisitas di media membuat dirinya lebih dikenal karena media lebih menjakau masyarakat. Dian mengatakan pihak media sering memberi peluang wawancara kepada caleg perempuan tapi kebanyakan menolak secara halus dengan berbagai alasan, sementara aleg laki-laki sering mengambil kesempatan tersebut, sehingga mereka lebih muncul di media massa. Selain itu Dian mengatakan penting juga untuk lebih aktif mengkampanyekan diri melalui medsos mengenai apa yang dikerjakan di legislative sehingga masyarakat tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh aleg dan hal tersebut membuat mereka lebih dekat dengan masyarakat.
Sepakat dengan persoalan yang menghalangi keterpilihan perempuan juga karena factor minimnya dukungan dari partai pengusung, Riswati, direktur Flower Aceh mengatakan parpol punya andil besar dalam kerterpilihan caleg perempuan. Menurutnya selama ini komitmen parpol untuk kaderisasi, membuka ruang untuk perempuan untuk mengisi posisi strategis di partai masih sangat kurang. Padahal menurutnya posisi strategis di partai sangat menentukan proses selanjutnya, seperti akses logistic, no urut yang diperioritaskan dan sebagainya. Untuk itu, menurutnya penting untuk mendorong fungsi strategis partai untuk mempersiapkan caleg perempuan, menyiapkan pendidikan politik perempuan dan memberikan ruang adil untuk perempuan sehingga mereka bisa bersaing dengan nyaman.
“Nah untuk itu, kita CSO, akademisi, dan media, harus bekerja secara kolaboratif, sinergis dan membuat hal tersebut menjadi pekerjaan bersama kita untuk mendorong partai politik lebih bertanggung jawab. Selain itu di sisi kebijakan, ayo kita dorong agar kouta keterwakilan perempuan di caleg 30% dengan afirmatif action sehingga 30% persen tersebut tidak hanya tercapai di tingkat pencalonan tapi di tingkat parlement,” tutup Riswati.
Menambahkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar CSO, akademisi dan media, Presidium Balai Syura Aceh, Norma Manaoe mengakui elemen masyarakat masih bekerja secara parsial dan tidak terukur dalam isu perempuan dan parlement ini.
“Harus kita akui persiapan kita kurang matang untuk mendorong kawan-kawan yang sudah menyatakan diri untuk maju. Dan kerja-kerja kita masih parsial jadi ini tidak jadi agenda yang utuh dan terukur di gerakan perempuan,” kata Norma.
Selain itu Norma juga menekan pentingnya untuk mendorong agar parpol memberikan ruang dan dorongan yang besar untuk caleg perempuan. Strategi pemenangan di tingkat parpol harus didorong untuk berubah dan terbuka untuk caleg perempuan. Seperti memberikan akses informasi, penguatan kapasitas, akses kepada saksi di pemilu dan penguatan strategi pemenangan.
Menanggapi isu mengenai perempuan tidak boleh menjadi pemimpin yang selalu beredar ketika masa pemilu, Norma mengatakan, harus ada program yang terarah dari pemerintah untuk mengkounter isu tersebut. Isu tersebut, menurutnya sangat merugikan caleg perempuan, terutama di daerah pelosok dimana isu tersebut masih sangat melekat di masyarakat.