Banda Aceh –Jelang 17 April 2019, lebih dari 60 orang perempuan perwakilan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Aceh dan perwakilan LSM perempuan dari 8 kabupaten/kota deklarasi dukung Pemilu bersih dan berintegritas, serta menolak praktik politik uang, hoax dan politisasi SARA pada kegiatan rapat tahunan FKPAR Aceh, Senin (8/4/2019) di Hotel Kryaid Muraya, Banda Aceh.
Dukungan untuk pemilu bersih harus terus disuarakan agar konstituen kritis dalam menentukan pilihan dan dengan kerelaan datang ke TPS. Kasmidar, Wakil Ketua FKPAR Aceh Besar merasa penting memberikan hak suaranya pada pemimpin yang amanah.
“Saya sudah mulai mempelajari latar belakang beberapa caleg di wilayah saya, juga calon presiden dan wakil presiden, tentu saya lihat dari sisi kualitas diri caleg, bisa dipercaya atau tidak, juga saya lihat dari peran caleh selama ini. Tentu hak suara saya akan saya berikan kepada caleg yang terbukti amanah”, jelasnya.
Hal yang sama disampaikan pula oleh Nurlela, perempuan komunitas asal Desa Blang Karieng, Aceh Utara.
“Sekarang sudah mulai banyak sebaran paket atau uang untuk mempengaruhi masyarakat supaya memberikan suaranya kepada caleg tertentu, tapi saya sudah jera, tidak mau seperti itu. Saya sadar kalau suara yang saya berikan bisa berpengaruh ke jangka panjangnya, jadi lebih baik pilih caleg yang betul-betul mau bekerja dan berpihak ke kita supaya waktu terpilih tetap bekerja untuk rakyat”, terangnya.
Lebih lanjut Annisa, Ketua FKPAR Pidie mengingatkan bahwa jika memilih pemimpin yang buruk akan berujung pada pelanggengan praktik-pratik yang dilarang oleh agama, sebagaimana diketahui bahwa fitnah dan jual beli suara merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam agama Islam.
Pelaksanan pemilu bersih juga dapat menciptakan ruang demokrasi yang adil bagi para caleg yang bertarung, termasuk caleg perempuan yang seringkali dirugikan akibat praktik politik uang dan hoax, serta politisasi SARA.
“Tentu saja pelaksanaan Pemilu diharap dapat berlangsung secara bersih, jujur dan adil, sehingga terbuka ruang demokrasi yang setara bagi semua pihak, termasuk caleg perempuan untuk berkompetisi secara adil mendapat peluang kursi legislatif di Aceh. Aturan afirmatif tentang kuota 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tidak serta merta mempengaruhi keterpilihan perempuan pada Pileg, sebab ada banyak hambatan lainnya yang dihadapi caleg perempuan ketika berkompetisi dalam Pileg ini. Kita berharap Pemilu dan Pileg dapat dijalankan secara bersih, jujur dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin yang berintegritas”, jawab Riswati, Direktur Flower Aceh saat ditanya mengapa FKPAR, Flower Aceh,, dan gerakan perempuan Aceh serius menyuarakan Pemilu bersih di Aceh.
Kasmawati, Caleg DPRK dari PPP mengharapkan semua pihak mendukung pelaksanan pemilu bersih.
“Sebagai peserta Pileg, saya sangat mengharapkan kita semua bisa mendukung pelaksanan pemilu yang kondusif, dalam artian nyaman bagi semua pihak. Terutama pada penyelenggara pemilu, diharap bisa lebih maksimal memastikan proses pemilu dan pileg tidak tercederai dengan tindak pelanggaran, jadi kami bisa lebih fokus bangun strategi untuk pemenangan diri”, harapnya.