CALEG PEREMPUAN ACEH TOLAK POLITIK UANG

Banda Aceh – Jelang Pemilu 2019, Sejumlah calon legislatif (caleg) perempuan dari 18 Partai politik dari level pencalonan DPR-RI, DPRA dan DPRK di Aceh melakukan deklarasi mendukung Pemilu bersih di Aceh. Deklarasi dilakukan pada Pelatihan Calon Legislatif dengan tema “Perempuan Aceh Untuk Pemilu Bersih” yang diselenggarakan oleh Flower Aceh, Kaukus Perempuan Parlemen Aceh (KPPA) dan Balai Syura pada Jumat, 22 Februari di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh.

Para caleg perempuan berkomitmen untuk menciptakan suasana Pemilu yang bersih dan Jurdil, serta bebas dari praktik politik uang dan politisasi SARA. Para caleg juga berkomitmen untuk mentaati semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memegang teguh moral dan etika yang bersumber pada nilai-nilai agama, pancasila, budaya serta kearifan lokal, mengutamakan kepentingan umum, menghormati hak-hak azasi manusia, dan berlaku adil.

Direktur Flower Aceh, Riswati mengatakan caleg perempuan harus berstrategi untuk hadapi tantangan pada Pemilu 2019, terutama terkait praktik jual beli suara dan kampanye hitam/hoax yang sangat merugikan caleg perempuan.

“Caleg perempuan harus  melakukan upaya strategis mengatasi tantangan terkait praktik jual beli suara dan kampanye hitam, memaksimalkan kerja-kerja penjangkauan konstituen, pemafaatan media kampanye yang efektif, serta metode lainnya tanpa praktik politik uang dan kampanye hitam. Melalui pesta demokrasi ini, caleg perempuan Aceh menjadi pigur positif dalam mensukseskan pemilu bersih, tanpa praktik uang dan terpilih menjadi anggota legislatif. Pelaksanan pemilu yang bersih akan menghasilkan pemimpin bersih pula” tegasnya.

Koordinator MaTA, Alfian menegaskan beberapa penyebab terjadinya politik uang pada Pemilu yang harus diatasi.

“Politik uang dalam proses Pemilu diantaranya disebabkan oleh sistim proposional terbuka dan jumlah caleg yang banyak, sehingga menciptakan iklim kompetisi terbuka, juga disebabkan oleh belum kuatnya regulasi pengelolaan keuangan partai poltik, mental materialisme dan konsumerisme dalam urusan politik yang masih mendominasi, serta sikap permisif masyarakat terhadap politik uang” jelasnya.

“Semua pihak harus menghindari praktik politik uang. Dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 jelas disebutkan tentang pemberian sanksi atas praktik politik uang kepada penerima dan pemberi. Dampak merugikan lainnya bagi caleg yang terbukti melakukan praktik politik uang, mereka akan menjalankan rangkaian pemeriksaan oleh Panwaslih/Bawaslu yang akan menguras waktu, energi dan biaya”, jelasnya.

Terkait praktik politik uang, Komisioner Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Aceh, Marini menyebutkan adanya sanksi tegas kepada pemberi dan penerima atas praktik politik uang selam masa Pemilu ini.

Ketua KPPA yang diwakili oleh Hj Ismaniar SE membagikan praktik baik penjangkauan konstituen tanpa politik uang yang telah dilakukannya.

“Saya mengalami tantangan yang sama seperti caleg lainnya, selalu ditanyakan bisa memberikan apa untuk masyarakat yang akan saya jumpai. Saya katakan saya membawa komitmen untuk membangun daerah melalu fungsi legislatif. Cukup bawakan kartu caleg dan memberikan informasi penting yang berguna, seperti resep kue dan bahan bacaan lainnya. Saya juga aktif hadir ke pertemuan atau kegiatan sosial di desa untuk bertemu dengan konstituen”, jelasnya.

Caleg incumbent, Syarifah Munirah menambahkan tentang pentingnya memperkuat dukungan internal keluarga dan masyarakat terdekat.

“Pengalaman saya, dukungan keluarga inti dan masyarakat terdekat sangat membantu menghantarkan saya sebagai anggota DPRK Kota Banda Aceh, pastikan orang terdekat kita memilih kita. Selain it uterus bekerja di desa, bangun hubungan yang baik dengan pemangku kebijakan di tingkat desa dan tokoh strategis lainnya. Kehadiran kita bukan hanya karena Pemilu”, jelasnya.

Ketua Aliasi Jurnalis Independen (Aji) Aceh M Ikhsan dalam paparannya mengatakan kampanye politik bisa sangat mahal, namun ada cara untuk mensiasatinya, yaitu  dengan melakukan kampanye kreatif seperti vlog, iklan online media, profil, event.

“Pemanfaatan media sosial dan applikasi pendukung itu sangat penting untuk menyampaikan pesan kampanye kreatif kita, karena 40% dari masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif media social. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat kampanye kreatif adalah memastikan visi dan misi harus disampaikan dengan baik dan bersifat persuasive” kata Ikhsan.

Ketua Presidium Balai Syura Aceh, Khairani Arifin menyatakan dukungannya terhadap caleg perempuan Aceh untuk bertarung dan memenangkan pemilu 2019 ini.

“Balai syura dan beberapa organisasi perempuan seperti flower Aceh, KPI, Pekka, RPuK dan lainnya sudah mengkampanyekan tolak politik uang dan juga pendidikan politik di tingkat desa. Selain itu kami juga telah melakukan pendekatan dengan para ulama untuk mendulang dukungan untuk perempuan berkompetisi di Pemilu”. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*