RDPA Rancangan Qanun Tengang Tata Cara Penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Rapat Dengar Pendapat (RDPU) DPRA tentang Rancangan Qanun Tengang Tata Cara Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Senin 20 Agustus 2019 di Gedung DPRA Aceh.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi elemen sipil dan LSM, akademisi, tokoh startegis, instansi pemerintahan, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lainnya untuk memberi masukan dan penyempurnaan Raqan tersebut.

Raqan ini diharapkan memuat aturan untuk :

  1. mempertegas komitmen Pemda untuk alokasikan anggaran khusus penanganan kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) di Aceh.
  2. Penyediaan mekanisme rumah aman bagi korban kekerasan di tingkat komunitas
  3. Memastikan agar aparatur dan pihak startegis di desa memiliki perspektif dan kapasitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memadai dan berpihak pada korban
  4. Memastikan terpenuhinya hak korban; fisik, psikis, sosial dan kemandirian ekonomi untuk bisa bertahan ketika kembali ke komunitas nya
  5. Memastikan seluruh tahapan penanganan KTPA yang inklusi, berperspektif dan mengakomodir kebutuhan kelompok marjinal, termasuk kelompok disabilitas dan anak
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penanganan KTPA yang partisipatif
  7. Memastikan korban KTPA mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemulihan secara gratis, termasuk visum
  8. Memastikan agar sanksi yang berlaku untuk pelaku kekerasan setimpal. Ada sinkronisasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal yang bertujuan untuk melindungi korban

Foto: Tjut Ika

Leave a comment

Your email address will not be published.


*